Dikatakan, Malut yang memiliki posisi strategis baik dalam konteks global, nasional maupun lokal, sebagai simpul penting jaringan ekonomi kepulauan dan rantai pasok global, harus dapat dimanfaatkan.
Sarmin sendiri tidak menampik adanya isu dan permasalahan strategis pengembangan sektor perikanan di Malut yang harus diatasi.
“Yang pertama dan utama adalah masih rendahnya nilai tambah, dimana sebagian besar hasil perikanan masih dijual dalam bentuk mentah yang menyebabkan nilai ekonominya rendah dan tidak memberi manfaat optimal bagi daerah,” katanya.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan logistik berupa belum optimalnya rantai dingin, mahalnya biaya transportasi antar pulau dan keterbatasan pelabuhan perikanan.
“Faktor lainnya berupa kesenjangan wilayah yang masih terdapat ketimpangan baik antara wilayah pesisir dan pulau kecil maupun sentra produksi dan pusat pasar,” imbuhnya.
Kemudian masih adanya fragmentasi kebijakan dimana belum optimalnya sinkronisasi pusat dengan provinsi termasuk kabupaten dan kota, serta belum terintegrasinya hulu ke hilir dalam satu sistem.
“Dan permasalahan paling utama yakni kesejahteraan nelayan yang kurang atau terbatasnya memiliki akses pembiayaan, perlindungan sosial yang belum optimal dan fluktuasi harga yang tinggi,” bebernya.
Kepala Bappeda Malut juga mengapresiasi begitu banyak masukan yang disampaikan akademisi dan juga pelaku usaha serta pegiat atau stakeholder pembangunan dalam FGD yang menghadirkan juga pakar perikanan Indonesia, Rokhmin Dahuri sebagai pemateri.
Dikatakan sejumlah pertanyaan besar yang kemudian patut dijawab semisal komoditas apa yang paling layak didorong sebagai unggulan global. Lalu dimana titik lemah rantai pasok yang paling kritis dan bagaimana model hilirisasi yang realistis.
“Dan apa bentuk intervensi pemerintah yang paling berdampak dalam tiga tahun ke depan? Semua pertanyaan ini tentunya harus dijawab untuk mewujudkan upaya menjadikan perikanan sebagai sektor utama di Maluku Utara,” pungkasnya. (fhm)
