Wakil Gubernur Malut, Hi Sarbin Sehe berkesempatan hadir dan membuka kegiatan Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Malut tahun 2027 yang digelar Bappeda Provinsi Malut.
Ternate, Pijarpena.id
Perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara (Malut) diharapkan dilakukan secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Unsur pemerintah juga diminta untuk sama-sama berpikir dan berbuat demi kepentingan masyarakat bukan pada keinginan atau kepentingan pribadi.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Malut, Hi Sarbin Sehe saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Malut tahun 2027.
Kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu bertempat di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (09/03/26).
Dalam sambutannya, Wagub Malut juga berharap, konsultasi publik dapat menjadi forum yang efektif untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan daerah.
“Kita harus memetakan resiko dan melakukan mitigasi untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” tambah Wakil Gubernur.
Di akhir sambutannya, pemerintah diminta bekerja sama untuk melayani masyarakat termasuk tidak mengedepankan ego dan kepentingan pribadi.
Sementara ketua panitia, Muhammad melaporkan, konsultasi publik ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai sektor untuk penyempurnaan Ranwal RKPD Provinsi Malut tahun 2027.
Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan virtual (daring) ini yang dihadiri unsur pemerintah termasuk sejumlah instansi vertikal, akademisi, beragam organisasi dan asosiasi profesi, serta OPD lingkup Provinsi Maluku Utara dan Bappeda atau Bapelitbangda kabupaten dan kota.
Agenda kegiatan meliputi paparan materi oleh kepala Bappeda Provinsi Malut, perwakilan BPKP Provinsi Malut dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Malut serta diisi diskusi interaktif. (fhm)
